DUKUNG HAJI BUYUNG KETUA DPW PBR SUMUT

Medan (SIB)
Empat belas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi (PBR) se-Sumut menyatakan tetap mendukung kepemimpinan H Kharuddin Syah Sitorus sebagai Ketua DPW PBR Sumut dan menolak SK No. 113/Kpts/DPP-PBR/I/2008 tentang pembekuan kepengurusan DPW PBR Sumut serta rekayasa pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang dilakukan H Raden Muhammad Syafi’i SH.
“Kita masih solid dan sebagian besar DPC menolak SK pembekuan DPP yang berbuntut pada pelaksanaan Muswilub versi Romo (H Raden Muhammad Syafei’i) yang cacat hukum. Muswilub yang dilakukan Romo jelas-jelas direkayasa dan sarat kepentingan orang yang menggagasnya. Anehkan, Muswilub partai besar dilakukan di garasi rumah setelah didemo kader PBR di Hotel Garuda Plaza,” tegas H Kharuddin Syah Sitorus yang akrab dipanggil Haji Buyung kepada wartawan di Bandara Polonia, Minggu sore (20/1) sebelum bertolak ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Ketua Umum DPP PBR.
Para pengurus DPW PBR Sumut yang mendampingi Haji Buyung di antaranya Wakil Ketua Hj Lelawati, Wakil Sekretaris Abu Bokar Tamba SAg Mhum, Ir Ahmad Padang, Efendi Sadli SE MA, Drs Irfan el-Fuadi (Ketua DPC PBR Sergai), Murdi (Ketua DPC PBR Binjai), Kepar Ginting (Ketua DPC PBR Karo) dan M Yakob Syam (mantan Ketua DPC PBR Kota Medan). Menurut Haji Buyung yang didampingi Wakil Sekretaris DPW PBR Sumut Abu Bokar Tamba SAg Mhum dan sejumlah Ketua DPC PBR se-Sumut menilai, pelaksanaan Muswilub versi Romo sengaja dipaksakan untuk mengejar deadline pendaftaran pencalonan Pilgubsu.
“Kita sudah sangat paham arahnya, apalagi dalam rekomendasi mereka nama H Raden Muhammad Syafi’i dihunjuk untuk posisi Cagubsu dan Cawagubsu. Yang merekayasa dia, yang memilih dia, bahkan yang dipilih dia juga. Ini skenario apa namanya? Atau memang ada skenario lain yang sengaja diciptakan untuk menarik keuntungan pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, siapapun yang dipilih maupun terpilih untuk diusung PBR Sumut dalam pencalonan Gubsu/Wagubsu tidak menjadi persoalan, namun mekanisme partai dan AD/ART jangan dilanggar dengan menghalalkan segala cara.
“Kita siap mengusung Romo apalagi dia memang kader PBR yang potensial, tapi harus sejalan dengan amanah organisasi dan mekanisme partai yang berlaku. Jangan karena memaksakan diri untuk kepentingan pribadi semuanya dilegalkan. Ini jelas pelecehan dan penzholiman terhadap kami. Untuk itulah kami mendesak DPP meninjau kembali SK pembekuan sesuai dengan petunjuk Ketua Umum dan hasil Rapimnas di Pontianak yang mentiadakan Muswilub di DPW PBR Sumut,” tambahnya.
Klarifikasi
Menyinggung tentang keberangkatannya ke Jakarta bersama sejumlah fungsionaris lainnya, menurut Haji Buyung, untuk memenuhi panggilan Ketua Umum dan Sekjen guna mengklarifikasi sekaligus membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan Muswilub.
“Muswilub baru dinyatakan sah jika dihadiri 2/3 DPC dari 26 DPC se-Sumut, namun sesuai data kami 14 Ketua DPC tidak hadir. Bagaimana mungkin forum mereka bisa korum. Kalaupun mereka anggap memenuhi syarat, mereka yang hadir bukan atas nama ketua, tapi hanya unsur sekretaris. Bahkan kami dapat temuan, ketua yang masih aktif pun kabarnya dilengserkan tanpa sepengetahuan kami dan diganti dengan pengurus baru. Inikan benar-benar aneh dan terlalu dipaksakan,” katanya. Menurut Haji Buyung, pihaknya siap mundur dari jabatan ketua jika dianggap melanggar AD/ART. “Jangankan dilengserkan, detik ini juga saya siap mundur dari jabatan ketua jika kepemimpinan saya melanggar amanah partai. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan dan penuh kecurangan jelas tidak akan saya terima. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran demi kepentingan partai dan umat. Hal ini yang akan kita bicarakan ke pusat,” tandasnya. Ketika ditanya apa keinginannya dalam konsultasi ke pusat, Haji Buyung minta SK pembekuan dan Muswilub dibatalkan. “Selain itu pengesahan terhadap reshuffle pengurus yang sudah dikirimkan ke pusat agar ditindaklanjuti,” tegasnya.